MASALAH
POKOK PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Negara indonesia
menggunakan sistem perokonomian kerakyatan, jadi semua kegiatan ekonomi yang
berhubungan dengan orang banyak diatur oleh pemerintah. Perokonomian indonesia
mulai mengalami penurunan di awali pada tahun 1997, dimana pada masa itu
terjadi krisis. Saat itu pertumbuhan ekonomi indonesia hanya berkisar pada
level 4,7 persen, sangat rendah apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya
yang 7,8 persen. Namun selama 3 tahun dari tahun 2005, 2006 dan 2007
perekonomian cukup signifikan (rata-rata diatas 6 persen) menjadikan indonesia
saat itu secara ekonomi cukup dipertimbangkan oleh perokonomian dunia, hal ini
dapat dilihat dengan di undang nya indonesia ke pertemuan kelompok 8 plus (
G8plus ) di kyota jepang pada bulan juli 2008 bersama beberapa negara yang
disebut BRIICS ( brazil, rusia, india, indonesia, dan south africa )
Pada tahun 2008
pendapatan perkapita di indonesia sudah melewati u$ 2000, bahkan pada tahun
2009 GDP indonesia ditetapkan diatas 5000 triliun rupiah atau setara dengan u$
555 miliar. Angka-angka ini cukup mendukung estimasi bahwapada tahun 2015
indonesia sudah menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia dengan GDP diatas u$ 1
triliun, namun masih banyak hambatan yang dihadapi perekonomian indonesia untuk
dapat menuju kesana, misalnya :
1.
Kondisi infrastruktur perekonomian (seperti jalan,
jembatan, pelabuhan dan listrik)
2.
Tinggi nya angka pengangguran di indonesia (
berkisar antara 9 persen )
3.
Tingginya inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya
harga energi dunia
4.
Belum optimalnya peranan APBN sebagai stimulus
ekonomi ( belum ekspensif )
Namun
sampai saat ini yang menjadi masalah pokok perekonomian di indonesia ialah
pengangguran dan inflasi.
A. Pengangguran
Pengangguran
merupakan masalah berakar yang terjadi di indonesia, karena permasalahan ini
kehidupan sosial dan keamanan serta sektor lain ikut terganggu.
Masalah pengangguran ini masih
menjadi masalah ekonomi yang sampai saat ini belum bisa diatasi. Sampai tahun
2008, tingkat pengangguran terbuka masih berada pada kisaran 9 % dari jumlah
angkatan kerja yang berkisar 9 juta orang. Sebagaimana diketahui bahwa terjadi
perubahan patern perekonomian paska krisis dari usaha yang padat karya ke usaha
yang lebih padat modal, akibatnya pertumbuhan tenaga kerja yang ada sejak tahun
1998 s/d 2004 terakumulasi dalam meningkatnya angka pengangguran. Disisi lain
sisa pertumbuhan tingkat trnaga kerja ini tidak di ikuti dengan pertumbuhan
usaha (investasi) yang dapat menyerap keberadaan. Akibatnya terjadi peningkatan
jumlah pengangguran di indonesia yang pada pasca krisis ditahun 2004 mencapai
tingkat 10 % atau sekitar 11 juta orang.
Pengangguran
itu sendiri adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-64 tahun) yang
sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan nya. Selain itu untuk
mengukur tingkat pengangguran pada suatu
wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah
angkatan kerja.
Tingkat pengangguran : jumlah
yang menganggur / jumlah angkatan kerja x 100 %
Sebab-sebab
terjadinya pengangguran :
·
Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan
kesempatan kerja
·
Struktur lapangan kerja tidak seimbang
·
Kebutuhan jumlah jenis tenaga terdidik dan
penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang
·
Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah
tidak seimbang
·
Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatann kerja
wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja di indonesia
Dampak
pengangguran terhadap perekonomian suatu negara
Tujuan
akhir pembangunan suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran
masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus.
Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal ini akan
menghambat tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini
dikarenakan pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian,
seperti :
·
Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat
memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapai nya. Hal ini terjadi karena
pengangguran bisa menyebabkan pendapatan
nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah dari pendapatan
potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang
dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah
·
Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional
yang berasal dari sektor pajak berkurang, hal ini terjadi karena pengangguran
yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan
masyarakat pun menurun. Dengan demikian pajak yang harus dibayar dari masyarakat
pun menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan perekonomian
pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus
menurun
·
Pengangguran tidak akan mengalakkan pertumbuhan
ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan
berkurang sehingga permintaa terhadap barang-barang hasil produksi akan
berkurang. Keadaan demikian tidak akan merangsang kalangan investor (pengusaha)
untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat
investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu.
Cara Mengatasi Pengangguran Di Indonesia
·
Dibukanya
lapangan pekerjaan baru yang dapat menerima para pengangguran di wilayahnya.
Seperti: memberi fasilitas dan mempermudah pengusaha dalam negeri untuk membuka
lapangan kerja baru, memajukan produksi kerajinan tangan, memberi kepercayaan
pada hasil produksi dalam negeri,digalakan penjualan produksi usaha dalam
negeri agar usaha dalam negeri dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih
luas.
·
Memperbaiki
kejiwaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk melakukan hal yang
berguna dan berdampak positif. Seperti; pembinaan mental, pengajaraan untuk
taat beragama, memperbaiki karakter, memiliki kepribadian yang baik,
memperbaiki kapasitas dan kualitas yang menjadikan diri diterima di lapangan
pekerjaan.
·
Mempermudah
seseorang untuk belajar dan sekolah. Seperti; Pendidikan gratis yang diberikan
bagi kalangan tidak mampu, sekolah tanpa batasan usia, tempat pendidikan yang
mudah diakses dan terdapat di setiap wilayah.
·
Membuka
tempat belajar yang melatih keterampilan dan keahlian, dan dapat diaskses oleh
setiap pengangguran atau orang yang membutuhkan. Seperti; belajar menjahit,
belajar menjadi tenaga ahli seperti; montir, capster (pemotong rambut), service
alat elektronik dsb.
B. INFLASI
Inflasi
dan perekonomian indonesia sangat saling berkaitan, apabila tingkat inflasi
tinggi sudah dipastikan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimana akan
melambatnya laju pertumbuhan ekonomi.
Inflasi
di indonesia di umpamakan seperti penyakit endemis dan berakar. disejarah
tingkat inflasi dimalaysia dan thailand senantiasa lebih rendah. Inflasi di indonesia
tinggi sekali di zaman soekarno, karena kebijakan fiskal sama sekali tidak
prudent (kalau perlu uang, cetak saja ). Dizaman soeharto, pemerintah berusaha
menekan inflasi, akan tetapi tidak bisa dibawah 10 persen setahun rata-rata.
Karena, bank indonesia masih punya misi ganda antara lain sebagai agent of
development yang bisa menganjurkan kredit likuiditas tanpa batas. Baru dizaman
reformasi, mulai dizaman presiden habibie maka fungsi bank indonesia
mengutamakan penjagaan nilai rupiah. Tetapi karena sejarah dan karena
inflationary expectations masyarakat (yang bertolak kebelakang, artinya
bercermin kepada sejarah) makan inflasi “inti” masih lebih besar dari 5 %
setahun.
Cara mengatasi inflasi
Penyebab terjadinya inflasi yang
pada awalnya diyakini oleh pihak Bank Indonesia dan Bappenas karena kenaikan
harga minyak dunia dan `subprime mortgage` yang terjadi di Amerika Serikat,
ternyata dihantam pula oleh kenaikan harga pangan. Gejolak perekonomian dunia
yang berujung pada inflasi sesungguhnya mulai tampak saat pendapatan per kapita
Amerika Serikat mulai turun. Namun sayangnya para ekonom di tanah air banyak
yang tidak menyetujuinya tanda-tanda itu. Salah satu sumber mngatakan beberapa
cara ubtuk mengatasi masalah inflasi tersebut. Diantaranya adalah :
1.
kebijakan Moneter
Kebijakan moneter
adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan
cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang
yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah
uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal.
2.
Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal
adalah kebijakan yang berhubugan dengan finansial pemerintah. Kebijakan fiskal
dapat dilakukan melalui instrument berikut:
·
Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah,
sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.
Pemerintah tidak menambah pengeluarannya agar anggaran tidak defisit.
·
Menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen
akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar
pajak. Dan juga akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini
berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan
akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.
3.
Kebijakan Non Moneter
Kebijakan nom moneter
adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun
jumlah uang yang beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk mengatasi
inflasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar